Penghapusan Denda Tunggakan PBB Disambut Respon Positif Wajib Pajak

IMG20181023105146.jpg

Jatiasih – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menghapuskan denda untuk tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nampaknya mendapat respon positif dari kalangan wajib pajak (WP). Hal ini dibuktikan dengan besarnya realisasi capaian hasil perolehan PBB setiap hari di seluruh wilayah kecamatan.

Hal ini ditegaskan Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda di Kantor Kelurahan Jatimekar seusai melakukan monitoring dan evaluasi perolehan PBB di seluruh wilayah Kecamatan Jatiasih, Selasa (23/10). Menurutnya, program penghapusan denda ini merupakan satu program stimulus yang diberikan pemerintah daerah lepada para wajib pajak.

“Ini merupakan salah satu daya dorong dan stimulus dari pemerintah untuk meringaknkan beban wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki semangat untuk menjalankan kewajibannya membayar PBB. Dan ini terbukti dari capaian hasil perolehan PBB setiap hari yang relatif besar setelah diberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB ini,” papar Aan Suhanda didampingi Sekretaris Bapenda Karya Sukmajaya.

Selain itu, Aan menegaskan Bapenda Kota Bekasi sudah bekerjasama dengan pihak kejaksaan dalam melakukan pendampingan penagihan PBB kepada wajib pajak yang menunggak. “Dengan pihak kejaksaan juga sudah berjalan. Ada sekitar 193 wajib pajak yang kita lakukan penagihan melalui pihak kejaksaan, itu untuk nilai tagihannya yang besar, rata-rata nilainya sekitar Rp 50 juta,” ulasnya.

Segala upaya dan terobosan yang dilakukan Bapenda nampaknya membuahkan hasil. Hingga saat ini realisasi ketercapaian hasil penagihan PBB sudah mencapai 103 persen.

“Tapi piutang yang tersisa dan masih harus ditagih juga cukup besar nilainya, hampir mencapai Rp 430 miliar. Makanya kita kejar terus realisasinya,” tegas Aan.

Lebih lanjut, Aan menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja aparatur kelurahan dan kecamatan dengan dibantu pengurus RT dan RW, yang terus melakukan upaya dalam penagihan PBB. “Yang penting sesuai target awal, surat penagihan sampai tanggal 31 Oktober sudah didistribusikan seluruhnya kepada wajib pajak,” katanya.

Aan juga memastikan seluruh terobosan dan strategi penagihan PBB ini akan terus dilaksanakan hingga 31 Desember. “Terutama program Opsir PBB dan one day service atau pelayanan satu hari kelar, tetap kita laksanakan secara terus-menerus,” pungkasnya. (Mulyono)(Sumber Berita Dari www.mediapatriot.co.id)

Jane Doe

Paul Jacobsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt labored et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Share This Post